Perkembangan Migas dari masa kemasa - Universitas jambi

PERKEMBANGAN DAN PROBELEMATIKA MIGAS DARI WAKTU  KE WAKTU

Joni Kurniawan¹

¹Mahasiwa Universitas Jambi , Fakultas Pertanian , Progam Studi Agroekotekhnologi

Pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia mencatat kemajuan pesat sejak Pertamina dan Permina diintegrasikan ke dalam Pertamina. Seluruh operasi perminyakan yang mencakup berbagai aspek kegiatan dapat diarahkan pada sasaran yang dituju oleh Pemerintah. Peranan minyak, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan,menjadikan minyak sebagai unsur penting di dalam ketahanan nasional. Seluruh bidang perminyakan, produksi, pengolahan, distribusi,pengangkutan, maupun pemasaran minyak mentah menjadi semakin penting dan harus dipegang langsung oleh Pertamina. Sistem bagi hasil, yang diterapkan di dalam bidang eksplorasi dan produksi, bukan saja telah memberikan keuntungan lebih besar kepada negara, tetapi juga merupakan landasan bagi kerja sama dengan para kontraktor minyak asing. Peranan minyak yang kian penting disemua sektor dan harganya yang terus melonjak, telah menyebabkan ditingkatkannya pencarian minyak ke daerah – daerah yang lebih sulit. Pencarian minyak bumi di Indonesia, sampai tahun 60-an masih terbatas dilakukan di daratan. Sejak penemuan lapangan Cinta(1970)lapangan minyak pertama di lepas pantai Indonesia telah membuka kemungkinan mengerjakan daerah lepas pantai lainnya. Penemuan- penemuan sumur- sumur dan lapangan baru, baik di lepas pantai maupun di darat pada sekitar tahun 1970-an telah mampu memproduksi minyak mentah 1,6 juta barrel/hari (bbl/day).

Namun , Dewasa ini produksi minyak mentah megalami penurunan.Tahun emas produksi minyak mentah Indonesia terakhir kali bisa dicapai pada tahun 1995 sebesar 1,6 juta barel per hari dan setelah itu produksi terus mengalami penurunan Adapun pada tahun lalu, produksi rata-rata minyak mentah  hanya bisa mencapai 861 ribu barel per hari. Tantangan selanjutnya berasal dari sisi hukum dan regulasi dari pemerintah. Industri migas merupakan investasi jenis padat modal, padat teknologi, dan membutuhkan waktu yang panjang.  Termasuk kondisi perekonomian global yang masih melambat bisa menjadi tantangan besar. Meskipun Indonesia tetap bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Tapi bisa juga berimbas pada investasi industri migas di wilayah Asia dan Indonesia khususnya.

Saat ini banyak sekali  masalah yang harus dihadapi oleh pertamina dalm proeses pemenuhan kebutuhan migas di indonesia. Permasalahan tersebut antara lain, pencaplokan wilayah Ambalat oleh Malaysia yang saat ini terjadi. Wilayah tersebut memiliki kandungan minyak yang cukup besar. Kemudian, penyelesaian masalah pencemaran minyak di kawasan perairan timur akibat eksplorasi minyak yang dilakukan perusahaan Australia bekerjasama dengan Thailand. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dan tidak ada ujungnya. Permasalahan lainnya adalah ketidakmampuan pemerintah menjamin suplai bahan bakar minyak (BBM) khususnya yang bersubsidi, di beberapa daerah. Hal tersebut mengakibatnya terjadinya disparitas harga yang tinggi sehingga merugikan masyarakat. Permasalahan pencurian minyak sampai saat ini juga belum mampu ditangani secara maksimal oleh pemerintah. Padahal sebagai komoditas yang menyangkut hajat hidup rakyat, permasalahan ini mengancam kedaulatan negara. Penanganan bencana eksplorasi seperti yang terjadi di Sidoarjo juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan. Karena ancaman terjadinya hal serupa terus sangat besar ke depannya. Ditambah lagi sekarang di Gresik ada semburan baru , yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman terjadinya kenaikan harga minyak dunia, mengingat masih terjadinya konfik di timur tengah dan meningkatnya permintaan akibat terjadinya musim dingin di beberapa daerah konsumen besar internasional. Jika hal ini tidak diantisipasi dapat mempengaruhi ketahanan fiskal Indonesia dalam APBN yang telah dirancang pemerintah. Berikutnya, pembubaran BP Migas saat ini menambah catatan permasalahan perminyakan yang harus dihadapi pemerintah. Pasalnya hal tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian di dalam industri perminyakan nasional. Apalagi respons yang dilakukan pemerintah atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan membuat unit baru di bawah kementerian ESDM dinilai kurang cermat.

Indonesia sudah lama menjadi bangsa yang terlena dengan peribahasa bahwa negara ini kaya akan minyak. Faktanya, tidak demikian , Indonesia negara kaya minyak adalah anggapan keliru. Itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Cadangan minyak Indonesia saat ini tinggal 3,7 Miliar barel. Jumlah tersebut begitu sedikit dan nyaris tak berarti bila dibandingkan dengan negara-negara kaya minyak lainnya.Jika kita bandingkan cadangan minyak sejumlah negara kaya minyak lainnya, antara lain Arab Saudi yang memiliki cadangan minyak 264 miliar barel, Iran 138 milyar barel, Irak 115 miliar barel, dan Venezuela 87 miliar barel. Jadi tidak benar sama sekali bahwa negara kita adalah negara kaya minyak. Produksi dan eksplorasi selalu minim. Indonesia lebih banyak memiliki energi lain daripada minyak, seperti batubara, gas, CBM (coal bed methane), panas bumi, air dan BBN (bahan bakar nabati). Minyak bumi sendiri adalah komoditi yang semakin lama semakin habis dan tak tergantikan, sehingga sumber energi alternatif harus segera diketemukan. Dalam tahun 2007 , Indonesia memproduksi minyak sebesar 348 juta barel, mengekspor minyak mentah sebanyak 135 juta barel. Akan tetapi pada saat yang sama mengimpor minyak mentah 118 juta barel BBM sebesar 140 juta barel. Kebijakan pemerintah soal harga BBM, tidak tepat karena Indonesia bukanlah negara kaya minyak.Sebagai negara net importer minyak dan tidak memiliki cadangan minyak melimpah, kita tidak bijaksana apabila mengikuti harga BBM murah seperti di negara-negara yang produksi minyaknya melimpah., kondisi Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara kaya minyak memang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kebutuhan minyak mentah Indonesia mencapai 1,3 juta barel per hari. Di pihak lain produksi minyak Indonesia hanya berada di angka 900 ribu barel per hari. Berdasarkan data lembaga penelitian dunia, Indonesia telah memproduksi minyak mentah sebesar 25 miliar barel minyak per hari. Dan dari perhitungan yang ada, angka itu baru memenuhi 40 persen cadangan minyak nasional. Bagaimana dengan cadangan lainnya yang sebesar 60 persen itu? , cadangan migas yang 60 % itulah yang mesti digali lebih lanjut karena ketiadaan investasi baru di bidang migas. Cadangan minyak yang ada di laut dalam, juga belum dikelola dengan maksimal. Jika semua potensi ini dikembangkan dengan bijaksana, produksi minyak kita akan bisa mencapai peak seperti 10 tahun yang lalu.

Persoalan Migas adalah persoalan energi yang amat krusial bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan ini harus menjadi perhatian serius dari berbagai pihak Kelangkaan energi pun kerap menjadi momok di beberapa daerah. Untuk mengatasi hal ini ,  Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengubah gaya hidup boros energi dari masyarakat. Selain itu, memperbanyak angka angkutan transportasi umum sebesar 2/3 dari jumlah yang ada sekarang dapat menekan penggunaan bahan bakar sampai 50 persen. Ini berarti Indonesia dapat menghemat konsumsi minyak di banderol 650 ribu barel per hari.Produksi minyak mentah kita 900 ribu barel per hari. Dengan menekan penggunaan bahan bakar sampai 50 persen, itu berarti kita bisa surplus produksi minyak sebesar 250 ribu barel. Dengan catatan, produksi minyak kita ditahan hanya untuk kebutuhan dalam negeri. Hal lain yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sektor migas nasional adalah dengan mengaktifkan peran perbankan. Kita mengharapkan agar perbankan nasional dapat mendukung pembiayaan kegiatan produksi migas nasional dengan hati-hati. Solusi ke dua adalah kemandirian dalam mengelola aset nasional. Kita mengharapkan pemerintah tidak menganggap remeh kemampuan bangsa sendiri. Sekitar 80 persen produksi migas dikuasai oleh perusahaan multinasional. Sedangkan 85 persen belanja di sektor migas yang mencapai Rp120 triliun per tahun, lari ke luar negeri. Dengan demikian , praktis keuntungan produksi migas nasional dinikmati asing. Solusi ketiga memperbaiki sektor migas nasional, dengan mengubah Undang- undang Migas No 22 Tahun 2001. Pemberlakuan undang-undang tersebut tidak cukup mendukung tumbuh kembangnya sektor energi nasional. Kesalahan terbesar dalam pengelolaan migas nasional justru terletak pada isi yang ada pada Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001 itu. Utamanya pasal yang menghapus peran badan usaha negara untuk mengelola kekayaan migas. Sebagai gantinya, dibentuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Pembentukan BP Migas, merupakan kesalahan besar karena lembaga negara ini bukanlah badan usaha. Jadi meskipun BP Migas diserahkan kekayaan minyak yang berlimpah namun tidak bisa dikelola sendiri karena lembaga ini bukanlah perusahaan. Akibatnya banyak lapangan migas jatuh ke tangan asing dan Pertamina selalu saja kalah bersaing. UU Migas tersebut juga mensyaratkan proses investasi yang cukup panjang dan lintas lembaga. Akibatnya, calon investor harus menghadap ke banyak pejabat negara mulai dari Ditjen Migas, kehutanan, Badan pertanahan hingga aparat pemerintah daerah. Ini rumit dan melelahkan. Karena itu tidak heran jika tidak banyak investasi baru di sektor migas dalam sepuluh tahun ini. Kembalikan pengelolaan migas ke tangan negara dengan merevisi UU Migas atau ubah status BP Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Biarkan kita punya dua BUMN migas yang saling bersaing. Mempercepat diversifikasi energi nasional, adalah solusi ke empat yang perlu diterapkan oleh pemerintah. Pemberian insentif untuk pengembangan energi terbarukan, merupakan cara ampuh mempercepat diversfikasi energi.  80 persen negara eropa pemenuhan energinya diambil dari nuklir. Maka segala sesuatu yang dapat meminimalis peran energi fosil dalam kehidupan masyarakat perlu untuk kita kembangkan. Persoalan energi Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Negara akan baik bila ada pemimpin yang adil, amalnya penguasa, ilmunya para akademisi, serta kesabaran, kemandirian dan keperdulian dari masyarakat , agar  kita bisa mewujudkan

4

ketahanan energi nasional.